Dalam IPKP Polri tersebut mencakup enam dimensi, yakni protokol kesehatan, penyelenggaraan, kontestan, partisipasi masyarakat, potensi gangguan, dan ambang gangguan.
Ia mengatakan Polri dalam menyukseskan Pemilu 2024 tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, pemerintah pusat, penyelenggara pemilu, dan tokoh masyarakat.
“Dari situ tentunya TNI Polri tidak berdiri sendiri, namun bekerja sama degan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang ada penyelenggara pemilu dan tokoh-tokoh yang ada sehingga kita bisa mengelola agar bisa betul-betul aman,” ujarnya.
Untuk Pasaman Barat, jelasnya, jumlah personel hanya 440 orang dan hanya 2/3 kekuatan atau 200 personel diturunkan untuk pengamanan sehingga dibutuhkan penambahan personel dari Polda Sumbar.
“Jumlah TPS ada 1.296 dengan 90 nagari (desa) dan 11 kecamatan. Dibutuhkan setidaknya 300 orang personel tambahan lagi,” harapnya. (rdr/ant)
