JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan didemo oleh masyarakat perwakilan dari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat (Sumbar).
Aksi unjuk rasa itu buntut dari rencana pemerintah yang hendak menjalankan Proyek Strategis Nasional (PSN) seluas 30.162 hektare di Air Bangis, Kabupaten Pasbar.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar, Wengki Purwanto mengatakan, awal mula konflik yang terjadi di Nagari Air Bangis akibat dari klaim negara secara sepihak atas tanah ulayat masyarakat.
Konflik tersebut, katanya, muncul setelah pemerintah menetapkan status PSN berupa pembangunan kilang minyak dan petrokimia di Air Bangis.
“Masyarakat telah memiliki memiliki hak kekuasaan hutan tersebut yang dipegang oleh Pemangku Adat,” katanya, Sabtu (23/9/2023).
Masyarakat Nagari Air Bangis, kata Wengki, telah hidup di sana sejak sebelum Indonesia merdeka.
“Sampai saat ini mereka membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas kebun-kebun mereka dan bisa diagunkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI),” katanya.
Wengki mengatakan, wilayah administrasi di Nagari Air Bangis diketahui memiliki luas sekitar 40 ribu hektare.
Sementara lahan yang diusulkan oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi untuk PSN yang akan digarap oleh PT Abaco Pasifik Indonesia mencapai 30.162 hektare.
“Persoalannya, Gubernur mengatakan ini susah clear and clean, tapi faktanya itu adalah kawasan pemukiman yang di dalamnya ada fasilitas rumah ibadah, sekolah, wilayah perkebunan warga dan pesisir laut. Inilah yang kemudian menjadi pemicu konflik agraria yang secara sepihak mengkalim tanah masyarakat sebagai kawasan hutan,” katanya.
