JAKARTA, RADARSUMBAR.COM-Dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi/ Kepala BKPM, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra menyoroti sistem OSS (Online Single Submission) versi baru yang menimbulkan banyak persoalan. Salah satunya seperti perizinan yang tumpang tindih dan PAD daerah yang berpotensi berkurang.
“Saya mendapat banyak keluhan dari kepala daerah terkait dengan ijin yang tumpang tindih pasca diberlakukannya OSS yang baru. Sebagai contoh, seperti Ijin Lokasi,” ujar Andre Rosiade yang juga ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Rabu (22/9/2021).
Kata Andre, izin lokasi yang diurus oleh Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) seringkali izinnya keluar tanpa adanya koordinasi dengan Kepala Daerah. Contoh kasus di Kabupaten Tangerang, izin Bupati masih berlaku sampai 2022 tapi tiba-tiba keluar juga ijin baru dari Kementerian ATR sehingga tumpang tindih dan membingungkan.
“Kami meminta agar Kementerian Investasi/Kepala BKPM dapat segera memperbaiki soal perizinan ini sehingga tidak lagi tumpang tindih,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini juga menyoroti soal pendapat PAD daerah yang berkurang akibat diberlakukannya OSS versi baru salah satunya terkait dengan IMB.
