Untuk pengentasan tenaga honorer, Azwar mengatakan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan beberapa skenario yang sudah menemukan titik temu dengan DPR RI.
Skenario tersebut, katanya, akan dibahas kembali dengan DPR untuk menuntaskan tenaga honorer.
“Skema honorer ini kan jumlahnya membengkak terus. Tadi kami baru rapat dengan Komisi II seiring dengan data yang terus masuk. Maka oleh karena itu kami bersepakat dengan teman-teman Komisi II DPR, data tadi akan divalidasi diverval oleh BPKP,” katanya.
Untuk data honorer yang saat ini sudah terdata, Azwar mengatakan tidak ada PHK massal menjadi penyelesaian jangka pendek.
Pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kementerian atau lembaga untuk segera menganggarkan bagi honorer yang ada sekarang. Terkait data yang sudah masuk ada penyelesaian jangka pendek adalah yang penting tidak ada PHK massal dulu.
“Kami telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kementerian lembaga untuk segera menganggarkan bagi honorer yang ada sekarang. Karena kalau tidak segera dianggarkan dengan surat edaran ini maka per 28 November mereka akan mereka harus berhenti,” tuturnya. (rdr/dtk)
