Kapasitas generasi penerus mesti disiapkan sejak dini, sehingga mereka kelak menjadi manusia yang berdaya saing global dan berlaku sebagai tuan di rumahnya sendiri. Berdaulat atas kekayaan alamnya.
Pertarungan politik global merupakan suatu ancaman bagi kedaulatan bangsa. Mereka berupaya menjadikan Indonesia sebagai pangkalan atau basis kekuatan seperti tindakan Tiongkok di Laut China Selatan.
“Nah, jelas yang kita butuhkan ke depan itu adalah ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni. Menjaga kedaulatan negara. Indonesia sejak dulu memang dipuja-puja bangsa,” tutur bupati.
Secara terpisah Kepala Dinas (Kadis) Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wendra Rovikto menyampaikan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar penerima tepat sasaran.
Selain itu membantu tenaga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai fasilitator guna mencari dan mendata masyarakat kurang mampu yang belum memiliki jaminan layanan kesehatan.
Mereka tersebar di 15 kecamatan dan 182 nagari (desa) yang ada di Pesisir Selatan. Berkoordinasi dan membangun komunikasi dengan wali nagari (kepala desa), sehingga pendataan lebih efektif.
“Sejauh ini program berjalan dengan baik dan penerima tepat sasaran,” jelasnya.
Wendra merinci Berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari 15 kecamatan sebaran tertinggi ada di Kecamatan IV Jurai, dengan 8.539 peserta.
Kemudian disusul Kecamatan Koto XI Tarusan, dengan 7.375 peserta dan diikuti Kecamatan Bayang yang tercatat 7.304 peserta. Sementara sebaran penerima paling rendah adalah Kecamatan Silaut.
“Ya, di situ hanya 1.209 peserta. Setelah itu Kecamatan Lunang, 1.344 peserta dan Bayang Utara 1 377 peserta,” jelasnya. (rdr/ant)
