PAINAN, RADARSUMBAR.COM – Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat Rusma Yul Anwar mengungkapkan telah membagikan KIS pada 66.279 masyarakat kurang mampu dari target 67.500 penerima pada tahun ini.
Upaya itu guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Dengan derajat kesehatan yang lebih baik mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya.
“Diutamakan ibu hamil, karena sehat itu harus sejak dari dalam kandungan. Tanpa kesehatan yang baik, mustahil kita mampu bersaing mencapai taraf sejahtera,” ungkap bupati di Painan, Selasa 12 September.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada APBD 2023 menambah kuota peserta KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari 30 ribu peserta, menjadi 67.500 perserta atau bertambah 37.500 peserta.
Dengan penambahan kuota tersebut total masyarakat daerah berjuluk ‘Negeri Sejuta Pesona’ itu yang memiliki jaminan layanan kesehatan mencapai 85 persen, naik dari sekitar 74 persen tahun sebelumnya.
Bupati melanjutkan dirinya menargetkan masyarakat yang punya jaminan layanan kesehatan mencapai 98 persen pada 2024. Target itu sekaligus komitmen pelaksanaan arus utama pembangunan saat ini.
Pemerintah kabupaten dalam RPJMD 2021-2026 menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan derajat kesehatan dan layanan pendidikan bagi masyarakat.
Fokus pembangunan itu ternyata diperkuat dengan Inpres nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, mengamanatkan BPJS Kesehatan, termasuk pada daerah.
Pembangunan sumber daya manusia adalah sesuatu yang mutlak dilakukan saat in. Jika tidak dikhawatirkan daerah, bahkan negara ini akan kehilangan momentum puncak bonus demografinya pada 2030.
“Target mencapai Indonesia Emas 2045 pun menjadi terancam, di tengah kian ketatnya persaingan global. Kita akan jadi penonton di tanah kita sendiri,” terang bupati.
Karena itu kata bupati dirinya sejak awal menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai arus utama dalam RPJMD, tanpa mengabaikan infrastruktur sebagai penunjang kegiatan ekonomi.
