Andre meminta segera ada terobosan dari Kementerian BUMN dan PT PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik di industri smelter tersebut. “Intinya apa, PLN di bawah Pak Tiko, ini harus ada terobosan. Apakah mungkin kita membangun pembangkit baru dengan waktu terbatas. Atau bisa saja ada terobosan dengan menyewa floating power plant (pembangkit listrik terapung). Tapi menyewa floating power plant ini pernah ada masalah waktu dulu,” kata Andre.
Andre menyarankan agar PT PLN di bawah koordinasi Kementerian BUMN meminta legal opinion ke Kejagung terkait wacana penyewaan floating power plant tersebut. Hal itu agar tak terjadi persoalan hukum di kemudian hari.
“Saya sarankan Kemen BUMN perintahkan PLN untuk minta legal opinion dari Jamdatun sehingga tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari. Keputusan harus diambil, jangan sampai hilirisasi yang diminta Presiden, salah satu proyek mercusuar Presiden Jokowi untuk meninggalkan legacy terbaik bagi bangsa ini terhalang oleh ketersediaan listrik. Jadi jangan didiamkan. Itu tugas Menteri BUMN dan wakil menterinya untuk mengambil keputusan cepat dan tepat dan aman bagi PLN,” kata Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini. (rdr)
