“Kami memulai penyelidikan pada April 2022, sekitar 80 orang dari semua pihak terkait sudah diperiksa sebagai saksi, penahanan nanti dapat dilakukan terkait dengan kepentingan perkara dan pertimbangan penyidik, saat ini masih ada tahap yang dilalui, proses masih jalan,” kata Dasmer.
Dalam penyelidikannya, Kejari menyebut pengelolaan Gedung Pasar Atas dikerjakan oleh tiga perusahaan di 2020 dan 2021.
“Kontraknya melalui tender cepat, di 2020 nilai kontrak satu perusahaan Rp 1,528 Miliar, di 2021 ada dua perusahaan dengan nilai masing-masing Rp 195 juta dan Rp 2,647 Miliar,” katanya.
Kejari mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bukittinggi terkait telah ditetapkannya tiga ASN sebagai Tersangka.
“Kami dari penyidik tidak memiliki kewajiban untuk koordinasi dengan pihak Pemkot, tapi secara informal sudah ada koordinasj, kami tidak mau ada intervensi tentunya, kebijakan administrasi pegawai ada di Pemkot Bukittinggi,” kata Dasmer.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Bukittinggi, Martias Wanto menegaskan Pemerintah Kota Bukittinggi mendukung upaya hukum yang dilakukan Kejari Bukittinggi dan memerintahkan ASN yang terlibat bersikap kooperatif.
“Kita tetap menganut Praduga tidak bersalah, dan proses hukum wajib dipatuhi dengan baik, sesuai arahan Wali Kota agar ketiga ASN tersebut agar tetap kooperatif dengan Aparat Penegak Hukum (APH) sampai kasus ini tuntas,” kata Martias Wanto. (rdr/ant)
