Karena akan berefek besar terhadap peningkatan ekonomi rakyat Sumbar yang dipimpin nya, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
Menurut David Osborne dalam buku Reinventing government yang menjadi salah satu rujukan dunia dalam Pemerintah, tujuan Pemerintah itu hanya 2, yaitu prosperity dan security.
Atau memberikan kesejahteraan dan memberikan rasa aman pada rakyatnya. Memberikan kesejahteraan yaitu Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan membuka lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
Memberikan rasa aman adalah dengan menjaga rakyatnya dari ancaman dan tantangan.
Oleh karena itu menurut hemat penulis, di satu sisi ada aspirasi masyarakat sedangkan di sisi lain ada upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Maka kedua hal ini harus dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluar yang terbaiknya.
Apakah memang betul masyarakat Air Bangis menolak proyek strategis nasional ini? Ataukah seperti yang diduga tidak mewakili aspirasi masyarakat atau ada yang bermain dibelakang ini yang mungkin kepentingannya terganggu?
Kalau memang betul masyarakat ada yang terdampak maka Pemerintah tentu bisa mencarikan solusinya yang sesuai dengan peraturan, misalkan seperti proyek pembangunan jalan tol.
Rakyat yang tanahnya terkena dampak dilakukan ganti rugi. Ataukah lahan mereka dikonversi. Mungkinkah ini bisa berlaku juga dalam kasus ini?
Persoalannya yang kita dengar pula, ternyata lahan yang selama ini digarap oleh sebagian masyarakat tersebut merupakan tanah hutan produksi yang terikat dengan UU Kehutanan.
Selama ini lahan tersebut sudah dipakai menjadi kebun-kebun sawit, pemukiman dan lain sebagainya. Maka tentu perlu ada solusi atau win-win solution dalam masalah ini.
Misalkan jika memang mayoritas anak nagari Air Bangis atau Pemerintah Daerah Pasaman Barat sendiri yg daerah nya dibangun memang betul-betul menginginkan usulan proyek strategis nasional ini berjalan, tentu mereka akan ikut mengedukasi dan mencari solusi bagi masyarakat yang protes dan menolak.
Tidak hanya kemudian menyerahkan masalah ini kepada Pemerintah Provinsi saja. Atau berlepas tangan. Kemudian di sesama masyarakat sendiri dilakukan upaya diskusi, edukasi, mediasi dan mencari solusi.
Kita tentu tidak menginginkan peristiwa ini digunakan oleh pihak tertentu untuk menangguk di air keruh atau mengadu domba anak bangsa.
Memanfaatkan masalah ini untuk kepentingan politik tertentu. Karena ada isu yang berhembus, karena momen pileg dan pilkada sudah dekat sehingga momen aksi masyarakat ini digunakan oleh lawan-lawan politik Mahyeldi untuk mendiskreditkannya.
Terlepas dari itu semua, kita berharap masalah ini dapat segera diatasi, semoga pihak terkait dan stakeholder yang berkepentingan dapat duduk bersama dengan kepala dingin mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Bukan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan semata. Wallahu alam bishsawab. (*)
