Ia mengimbau seluruh jajaran pemerintah mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga ke nagari untuk menjalankan perannya masing-masing secara maksimal.
Masalah penganggaran nagari setidaknya 10 persen dari total APB Nagari juga ditekankan untuk terus dijalankan dan disalurkan secara maksimal.
“Alokasikan minimal 10 persen APB Nagari untuk penanganan stunting seperti rehab Poskesdes dan Polindes dan bisa juga digunakan untuk penyediaan makanan sehat untuk bayi dan balita, ibu hamil, sanitasi dan air bersih serta MCK,” ujarnya.
Sedangkan di tingkat kecamatan, harus dipastikan koordinasi seluruh elemen yang ada harus berjalan dengan baik sehingga perencanaan program bisa dilaksanakan berbasis data.
Langkah lainnya bisa dengan pembangunan sanitasi, air bersih, penyediaan pangan aman dan bergizi, dan bangkitkan kepedulian individu.
“Optimalkan peran masyarakat dan pastikan setiap intervensi yang diperlukan sampai tingkat keluarga yang kategori rawan stunting,” ujarnya. (rdr/ant)
