PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) meminta dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kejadian bencana alam yang melanda Ranah Minangkabau.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi bersama Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Rudy Rinaldy didampingi langsung empat kepala daerah menemui Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto pada Kamis, (27/7/2023) di Jakarta.
Keempat kepala daerah itu, Wali Kota Padang Hendri Septa, Bupati Agam Andri Warman, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, dan Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar beserta sejumlah jajaran masing-masing daerah.
“Kita bersama Pak Gubernur menyampaikan penanganan bencana yang berdampak serius di empat daerah itu,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi melalui Kalaksa BPBD Sumbar, Rudy Rinaldy pada Jumat, (28/7) sore.
Dia menyebut, dalam pertemuan tersebut Mahyeldi menyampaikan besarnya kejadian bencana pada 13-14 Juli 2023 lalu. Terutama di empat daerah yang dilanda banjir dan longsor, yakni Kota Padang, Agam, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan.
Selain itu, dalam pemaparannya, Mahyeldi mengungkapkan bencana di wilayah Sumbar ini datang silih berganti. Bencana ini berdampak ke beragam sektor, termasuk terhadap infrastruktur umum hingga sektor pertanian.
Dampak signifikan itu lalu turut menjadi ancaman dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan. Padahal menurutnya, Sumbar juga menyuplai kebutuhan pokok wilayah lain, misalnya Jambi dan Riau.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menanggapi positif segala pemaparan Pemprov Sumbar. Termasuk memberikan arahan agar segala kebutuhan yang bersifat harus segera dan kategori mendesak, bisa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP).
Kemudian jelas Suharyanto, untuk jangka menengah hingga panjang, seluruh kebutuhan yang dianggap perlu dalam pemulihan dan seterusnya dapat menggunakan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (RR).
