Dalam mewujudkan hal ini tentu butuh sinergi kabupaten dan kota sehingga program yang dilakukan berjalan efektif dan efisiensi.
“Mudah-mudahan ke depan produksi pertanian kita bisa meningkat dan mampu membantu bangsa ini menjadi lumbung pangan sesuai target Presiden Jokowi 2045,” kata dia.
Kepata UPTD Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian Sumbar Rina Martin mengatakan kondisi penyuluh yang terbatas membuat pihaknya bekerja keras dalam menjalankan program yang ada.
“Kita sudah mengusulkan penambahan namun realisasi juga belum ada,” kata dia.
Apalagi penyuluh ini ada yang pensiun setiap tahun bahkan jumlahnya cukup besar yakni 30 hingga 40 orang setiap tahunnya.
“Satu penyuluh memegang tiga hingga empat nagari dan dana biaya operasional mereka dari pusat hanya Rp320 ribu per bulan. Padahal penyuluh ini merupakan ujung tombak pemerintah dalam melakukan sosialisasi program serta pendampingan ke masyarakat,” kata dia. (rdr/ant)
