Lalu Rp163 juta untuk respon cepat dan pencarian serta evakuasi korban serta semua logistik yang diperlukan untuk kedua kegiatan tersebut.
Yang sangat diperlukan bidang rehab rekon, anggarannya Rp65 juta, ini hanya untuk satu rumah tanggap darurat saja oleh BNPB pusat.
Dana Rp10 miliar lebih sedikit itu, dipakai juga untuk pelayanan pencegahan, meliputi pelatihan mitigasi, pusdalops, penyediaan peralatan penanggulangan bencana. Berikut untuk pengelolaan risiko bencana. Berapa duit? Rp2332 juta saja.
Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi di tempat terpisah menyebutkan, APBD Sumbar 2023 sebanyak Rp6,7 triliun. Ini dipakai untuk 36 persen gaji pegawai, 33 persen pendidikan, 13 persen kesehatan.
Kemudian sisanya DAK dan DAU Peruntukan yang sudah ada arahan pelaksanaan sesuai PMK 212 tahun 2023. Kemudian dana pokok pikiran (pokir) 2023 (peranggota dewansekitar 7,5 miliar) sekitar Rp487 miliar.
“BPBD Sumbar dapar sekitar Rp11 miliar. BPBD merupakan lembaga daerah yang pelaksanaannya bersifat koordinatif, jika terjadi bencana.”
“Maka, BPBD mengkoordinasikan dengan dinsos (dapur umum dan Tagana), dengan unsur TNI dan Polri serta lembaga masyarakat lainnya,” kata dia.
Menurut dia, untuk perbaikan infrastruktur bukan BPBD tapi dilakukan oleh instansi teknisnya seperti BMCKTR, PSDA dan Perkimtan, sedangan utk tenaga medis dan RS dilakukan oleh dinas kesehatan. (rdr/sgl)
