Berbagai upaya telah ia lakukan agar anaknya tetap bisa menempuh pendidikan di sekolah negeri demi menekan biaya.
Namun, upaya yang ditempuh Ernis seakan sia-sia dan tidak ada titik temu. Bahkan, dirinya juga telah melaporkan peristiwa itu ke Dinas Pendidikan (Disdik) dan DPRD Sumbar. Hasilnya, laporan masih diproses.
“Saat ini dengan kondisi seperti ini membuat anak-anak di Kampung Lapai ini kecewa dan frustasi untuk melanjutkan sekolah. Hanya di (sekolah) negeri kami bisa menekan biaya anak untuk bersekolah,” katanya.
Ernis mengaku mengalami kesulitan menyekolahkan anaknya di sekolah swasta lantaran pekerjaannya yang hanya sebagai buruh harian lepas dan suami bekerja di bengkel dengan pendapatan pas-pasan.
“Kami meminta kepada pejabat daerah dan pusat agar melihat kondisi anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah negeri dengan alasan zonasi, padahal anak itu berprestasi dan ada juga yang kurang mampu,” tuturnya. (rdr)
