PADANG, RADARSUMBAR.COM – Anggota Komisi VI DPR RI asal Sumatra Barat (Sumbar) H Andre Rosiade mengatakan, DPR mendukung agar Program Sejuta Rumah yang menjadi andalan pemerintah saat ini berjalan sukses. Selain mewujudkan rumah implan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sektor perumahan juga menyerap 500 ribu tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100 ribu unit rumah.
“Oleh sebab itu DPR akan mendukung relaksasi POJK 48/PJOK.03/2020 untuk sektor perumahan, diperpanjang. Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya hunian usaha di sektor perumahan,” kata Andre Rosiade saat membuka seminar sosialisasi BUMN dengan tema ‘Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan’, di Hotel Truntum Padang, Senin (26/6/2023) yang juga dihadiri dua narasumber yakni akademisi Unand Feri Arlius dan Arwindya Tria dari Bank BTN Padang dan ketua panitia yang juga Wakil Ketua DPD Gerindra Sumbar Nurhaida.
Sekadar diketahui POJK 48/PJOK 03/2020 merupakan peraturan otoritas jasa keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya moral hazard.
Program Sejuta Rumah telah dicanangkan Presiden RI sejak tahun 2015 lalu. Program ini merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.
Di hadapan ratusan peserta yang hadir, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini menyebut, saat ini jumlah backlog atau kekurangan perumahan yang dibutuhkan masyarakat mencapai 12,7 juta unit. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, menurut Andre berbagai pihak harus bekerjasama agar kekurangan dari kebutuhan perumahan itu tidak terlalu tinggi. “DPR akan mendukung dengan menerbitkan regulasi agar sektor pembiayaan perumahan itu bisa tumbuh,” katanya.
Sebagai BUMN yang fokus dalam pembiayaan perumahan rakyat, anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan BUMN ini, mengapresiasi peran aktif PT Bank Tabungan Negara atau Bank BTN selama ini. Peran tersebut kata Andre harus terus didukung agar Bank BTN bisa punya kesempatan yang lebih besar lagi dalam membiayai perumahan rakyat, khususnya MBR.
Senada dengan Andre, Arwindya Tria dari Bank BTN Padang menyebut, backlog atau kesenjangan dari seluruh masyarakat yang berhak untuk memiliki rumah jumlahnya masih sangat tinggi. “Paling banyak berasal dari usia muda atau milenial yang punya penghasilan yang sudah seharusnya memiliki rumah,” katanya.
Ia menyebut, ada beberapa tantangan dalam penyediaan rumah ke depan. Dari sisi suplai, penyediaan rumah belum sebanding dengan peningkatan kebutuhan. Dari 1,9 juta penambahan rumah tangga setiap tahunnya, baru 1 juta rumah yang bisa disediakan.
Lalu, tantangan karena keterbatasan lahan di perkotaan. Kemudian, inflasi yang naik sehingga mendorong kenaikan harga bahan bangunan. Ujung-ujungnya, harga jual rumah juga ikut terkerek naik.
