PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pengamat Politik dari Universitas Andalas (Unand), Asrinaldi mengungkap beberapa faktor banyak kepala daerah se-Sumatera Barat (Sumbar) tak hadir saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Gubernur di Kota Sawahlunto.
Kepada Radarsumbar.com, Asrinaldi menyebut bahwa persoalan tersebut tidak hanya satu atau dua kali terjadi sejak Mahyeldi menjadi Gubernur Sumbar.
Dalam Rakor sebelumnya, kata Asrinaldi, juga banyak dihadiri oleh pejabat yang diutus kepala daerah dan tidak bisa mengambil keputusan.
“Saya fikir ini ada dua persoalan, ini juga terkait dengan kewibawaan Gubernur sebagai kepala daerah di Provinsi dan wakil pemerintah pusat di daerah,” katanya via seluler, Rabu (7/6/2023) siang.
Seharusnya, kata Asrinaldi, Gubernur harus bisa tegas kepada Bupati atau Wali Kota yang tidak bisa hadir, kecuali dengan alasan khusus yang memang tidak mungkin untuk hadir.
“Kedua, ini terkait cara pandang Bupati dan Wali Kota dengan Gubernur, selama ini tentu mereka memandang Gubernur sebagai mitra, persoalannya kalau sebagai mitra, apakah kepentingan daerah itu sudah difasilitasi atau belum oleh Gubernur,” katanya.
“Karena merasa Gubernur tidak atau belum memfasilitasi keinginan mereka, sehingga mereka menjadi malas atau enggan atau tidak semangat menghadiri, karena memang tak ada solusi yang diberikan dan sesuatu yang bisa mereka follow up,” sambungnya.
Meski demikian, dirinya juga tak bisa menyalahkan sepenuhnya kepala daerah di tingkat Pemkab dan Pemko yang enggan hadir bertemu dengan Gubernur dalam Rakor di Kota Sawahlunto.
“Namun, ada beberapa persoalan dengan kepemimpinan Mahyeldi yang memang beliau dikelilingi orang partai, sehingga membuat kepala daerah ini tidak nyaman juga ketika berinteraksi,” katanya.
Ia mengatakan, ketika sudah menjabat Gubernur, posisi Mahyeldi adalah sebagai kepala daerah, mengayomi atau menjalankan proses pemerintahan dengan seluruh kelompok masyarakat, tidak lagi terikat dengan partai politik
“Jangan-jangan itu juga menjadi persoalan bagi kepala daerah yang juga merupakan orang Parpol. Bisa jadi banyak campur tangan politik, perlu pendalaman,” katanya.
