“Tentu ini butuh peran Kementerian BUMN untuk mengkomunikasikan hal ini dengan Gubernur DKI dan juga Presiden. Jangan sampai perintah Presiden untuk melaksanakan buffer zone ini gagal atau terhambat karena tidak adanya ketegasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Andre.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyoroti rumah warga yang dekat dengan Depo BBM Plumpang, Jakarta Utara. Bahkan Erick menyebut ada dapur warga yang bersebelahan dengan pipa Pertamina.
“Bahkan mungkin pimpinan dan anggota komisi VI lihat foto-foto beredar ada pipa berdekatan dengan dapur penduduk,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (20/3) lalu.
Erick menjelaskan luas buffer zone atau jarak aman objek vital seharusnya sekitar 500 meter dari rumah penduduk. Namun faktanya, kawasan Depo Plumpang dikelilingi oleh permukiman warga. Ini sangat membahayakan dan tidak aman.
“Khususnya Plumpang, kan dempet (dengan pemukiman). Bayangkan ada pipa lalu di sampingnya dapur, yang viral itu. Artinya memang tidak ada safety. Artinya kalau ada apa-apa sangat membahayakan. Untuk langkah awal mau tidak mau haris bikin buffer zone,” jelasnya.
Erick menyebut hal ini demi kebaikan dan keamanan bersama. Adapun buffer zone yang direncanakan adalah sekitar 52,5 meter.
“Paling tidak ada buffer zone setengah itu, even rata-rata 500 meter. Ini mesti coba jajaki supaya saling melindungi,” jelasnya.
Erick juga menceritakan awal mula kawasan depo Plumpang dipadati warga. Padahal pada 1972, menurut Erick, buffer zone Depo Plumpang sudah sesuai.
“Bahwa di awal tahun 1972, jaraknya itu memang sudah sesuai. Tapi tahun 1987 sudah mulai masuk kedekatan itu. Bahkan kalau kita lihat tahun 2023, itu memang sudah berimpit,” bebernya. (rdr)
