Diantara yang dilakukan adalah menggalakkan sosialisasi ke masyarakat pinggiran dengan tatap muka langsung, pertemuan dengan kelompok organisasi masyarakat, artinya peserta sosialisasinya tidak dari perwakilan, melainkan seluruh anggota.
Kemudian pendidikan atau sekolah demokrasi atau sekolah kader pengawas pemilu, membentuk paguyuban atau kelompok komunitas perempuan seperti “perempuan berdaya mengawasi” dan komunitas Gen-Z pengawasan digitalisasi.
Lalu sosialisasi dalam bentuk dialog interaktif dengan kelompok masyarakat, kelompok pemuda dan lain lain, seminar talk show, FGD, dan menggalakkan media digital ini dengan melibatkan kaum Gen-Z.
“Sehingga melalui digital ini nanti bisa memberi akses bagaimana memberi ruang kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan di era digitalisasi saat ini,” sebutnya.
Pihaknya mengakui bahwa jumlah personel sangat terbatas hanya memiliki 90 orang pengawas untuk mengawasi 11 kecamatan dengan 90 nagari atau desa.
Untuk itu, katanya, dengan keterbatasan personil pengawas maka pihaknya melibatkan berbagai elemen dalam rangka pengawasan setiap tahapan Pemilu 2024.
“Sosialisasi terus kita gencarkan. Termasuk melibatkan generasi milenial yang melek teknologi,” ujarnya. (rdr/ant)
