PADANG, RADARSUMBAR.COM – Universitas Andalas (Unand) Padang melepas sebanyak 71 dosen yang berpendidikan S2, S3 sampai provesor untuk menjadi staf ahli nagari (SAN) di 71 nagari yang tersebar di Sumatra Barat (Sumbar). Mereka diharapkan bisa menjadi penyambung antara perguruan tinggi dengan perangkat nagari dan masyarakatnya dalam pembangunan.
Pelepasan itu dilakukan dalam acara bertema Seminar Nagari/Desa/Kelurahan Membangun dan Serah Terima Staf Ahli Nagari (SAN) yang dikerjasamakan LPPM Unand bersama Nagari Development Center (NDC) Unand, Selasa (30/6/2023). Sebanyak 71 dosen dari berbagai fakultas hadir di Gedung Convention Hall Unand di Lima Manis, Pauh, Padang.
Turut hadir pada acara itu, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Dirjen PDP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Sugito, Rektor Unand Prof Yuliandri, Wakil Komut Bank Mandiri Andrinof Chaniago, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, Direktur NDC Dr Feri Arlius dan lainnya.
Direktur NDC Feri Arlius mengatakan, 71 orang dosen dari latar belakang Pendidikan S2 sampai Profesor untuk menjadi staf ahli nagari, staf ahli desa dan kelurahan adalah sebuah terobosan yang dikeluarkan NDC dan Unand. Diharapkan, kehadiran mereka bisa memberikan inspirasi, motivasi dan komunikator pihak luar untuk nagari.
“Kami berharap nanti para dosen ini terjun ke nagari menginventarisasi apa yang terjadi di sana. Dan hasilnya dibawa ke Unand, dikomunikasikan dengan ahli-ahli di bidang terkait di Unand. Kalau tak selesai di Unand, bisa ke OPD Provinsi dan Kabupaten dan kota. Bisa juga ke Kementerian terkait.NDC juga menyediakan tempat konsultasi di kampus dengan nama Klinik Nagari. Mau konsultasi apa, NDC akan mengomunikasikan dengan ahlinya,” kata Feri Arlius.
Feri menegaskan, staf ahli nagari yang dikirim Unand bukan superman, tapi bisa jadi sumber informasi. Yang kemudian menyampaikan masalah nagari ke semua pihak. Bahkan perantau dinas dan lainnya. “Kami meluncurkan 71 dosen dulu. Insya Allah aka nada lagi lanjutannya,” kata Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumbar ini.
Ketua Forum Wali Nagari (Forwana) Sumbar yang juga Wali Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam Zul Arfin Dt Parpatiah menyebutkan, pelepasan SAN ini akan menjadi catatan sejarah di nasional. Belum ada Provinsi yang staf ahli desanya profesor dan doktor.
“Kami para wali nagari di Sumbar hadir karena ketokohan, bukan kompetensi. Banyak kami tak akan paham soal hukum dan pembangunan. Banyak hal yang membuat kami lemah. Karena hadir hanya karena ketokohan. Setelah berhadapan dengan pekerjaan, kami butuh tenaga ahli. Karena dituntut UU setiap hari berprestasi dan lainnya. Sampai pendapatan asli nagari. Tapi kami takut terbentur dengan aturan,” katanya.
