Dengan kondisi itu, penting sinergi pembangunan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui perhutanan sosial.
Salah satu latar belakang dalam pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan instrumen pemerintah.
BPDLH merupakan badan layanan umum dalam mengelola dana. Dana untuk mendukung target pemerintah dalam meningkatkan lingkungan hidup.
“Tentunya nyaman hidup, berkecukupan, tidak hanya cukup uang dan tetapi tidak sehat. Ini yang kita bangun berbagai instrumen,” katanya.
Sementara, Wali Nagari Koto Malintang, Nazaruddin berharap ada dukungan dana dari pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan destinasi wisata di kayu besar dengan jenis medang (Litsea Sp) memiliki 516 meter kubik kayu tersebut memiliki diameter 4,6 meter, lingkaran 14 meter, tinggi bebas cabang 34 meter dan tinggi lebih dari 50 meter.
“Pengembangan sesuai dengan arahan Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan sekarang kita masih terkendala dengan biaya,” katanya.
Ia mengakui, pengembangan destinasi wisata tersebut sudah dari lama direncanakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Keberadaan pohon besar itu sudah dikunjungi oleh wisatawan nusantara dan mancanegara dari Vietnam, Eropa dan lainnya. (rdr/ant)
