PADANG, RADARSUMBAR.COM-Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade kembali menyentil Menteri Sosial (Mensos) TriRismaharini yang memarahi bank-bank BUMN (Himbara/Himpunan Bank Milik Negara). Kader Partai Gerindra ini pasang badan untuk bank pelat merah yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI.
Dirinya menilai, marah-marah yang dilakukan Risma terhadap bank BUMN diduga adalah pencitraan ala drama Korea alias drakor. Risma diketahui marah-marah karena bank BUMN memblokir rekening penerima bansos. Padahal yang diketahui Andre, pejabat Kemensos sendiri yang memerintahkan pemblokiran.
“Terjadilah politik drama Korea, pencitraan drama Korea, drakor gitu lho. Seakan-akan ada menteri marah-marah sama pejabat bank untuk bela rakyat, padahal kementerian kirim surat suruh bank ini ngeblokir. Itu namanya pencitraan drama Korea,” kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan beberapa BUMN, termasuk BNI dan BTN, Kamis (9/9/2021).
Jadi, lanjut Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini, jangan sampai terjadi pencitraan drama Korea dan mengorbankan institusi lain. Andre pun meminta Direktur Utama (Dirut) BNI Royke Tumilaar dalam rapat itu untuk merespons terkait surat perintah pemblokiran.
“Nah setelah drama Korea marah-marah dilakukan lalu Kemensos kirim surat lagi suruh membuka blokir itu,” lanjut Andre.
Sebagai mitra kerja BUMN, dirinya meyakini bahwa bank, dalam hal ini Himbara tidak mungkin berani melakukan blokir jika tidak ada perintah. “Nah saya ingin dalam forum ini kita berikan klarifikasi dan minta hentikan politisi pencitraan drama Korea untuk kepentingan pribadi dengan merusak citra institusi negara yang lain,” tambahnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid meminta Direktur BNI Royke Tumilaar mengklarifikasi polemik Menteri Sosial Tri Rismaharini yang memarahi bank-bank BUMN. Dirinya ingin bos bank pelat merah itu mengklarifikasi pernyataan Andre Rosiade yang menyebut pejabatKemensos yang meminta Himbara memblokir rekening penerima bansos.
Berdasarkan polemik yang berkembang belakangan terkait Risma memarahi bank BUMN, lanjut dia memunculkan citra bahwa bank BUMN menghambat bansos sehingga akan membuat kinerja BNI terlihat tidak bagus.
“Padahal ini bank BUMN, bank go public, kalau perusahaan yang nggak bagus, lelet kan nanti persepsi investor kan berkurang. Kalau persepsinya kebentuk jelek kan nanti sahamnya turun. Kan repot nanti itu. Jangan sampai ada pejabat menteri itu malah justru mengganggu kinerja, membuat harga sahamnya turun,” tambahnya.
