“Bapak Presiden memutuskan TNI/Polri diberikan kewenangan menyalurkan langsung ke PKL, dengan demikian tugas yang dilakukan oleh TNI/Polri di lapangan bisa dipahami oleh masyarakat,” jelasnya.
Meninjau langsung uji coba penyaluran di Medan, Sumatra Utara, ia mengaku Polri telah memiliki sistem pertanggungjawaban penyaluran BLT tersebut. Kendati tak menjelaskan secara rinci, Ani menyebut telah disiapkan sistem administrasi elektronik dan verifikasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah meninjau sistem penyaluran TNI/Polri dan pihaknya sudah mendapat rambu hijau.
Ia menambahkan kalau Presiden Jokowi nanti akan meluncurkan program secara resmi secara nasional. Namun, ia tak menjelaskan kapan program bakal diluncurkan. “Saya barusan tanya ke Pak Ateh Kepala BPKP, katanya clean and clear, aman, jadi kalau sudah clean and clear boleh diturunkan dari Polrestabes ke Kapolsek,” ujarnya. (*)
