PADANG, RADARSUMBAR.COM – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat mengingatkan setiap inspektorat di kabupaten dan kota agar menguatkan sistem pengawasan terhadap para kepala daerah guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
“Setiap pemerintah daerah itu punya inspektorat, harusnya bisa memberikan semacam early warning system kepada bupati atau wali kota,” kata Kepala BPKP Perwakilan Sumbar Dessy Adin di Padang, Selasa.
Hal tersebut disampaikan Dessy saat memberikan kuliah umum bagi civitas akademika Universitas Andalas bertajuk “kolaborasi mengawal akuntabilitas untuk pembangunan daerah berkelanjutan”.
Dessy mengatakan penguatan pengawasan terhadap setiap kepala daerah harus dilakukan untuk mencegah kasus Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil yang menggadaikan tanah dan bangunan kantor bupati terjadi di daerah lain, terutama di Sumbar.
Apalagi, salah satu tugas inspektorat ialah memberikan pengawasan bagi kepala daerah dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
