PADANG, RADARSUMBAR.COM – Komunitas Pedagang Pasar Raya (KPP) Padang kembali mengeluhkan tata kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) yang membuat kondisi menjadi semrawut.
Ketua KPP, Asril Manan mengatakan, pihaknya mendesak Wali Kota Padang, Hendri Septa untuk mencabut Peraturan Wali Kota (Perwako) nomor 438 tahun 2018 tentang jam operasional PKL.
“Ini kesannya Pemko Padang seperti tak berdaya menghadapi PKL ini, sebetulnya ini kenapa dan ada apa,” kata Asril saat ditemui Radarsumbar.com di kawasan M Yamin, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (13/4/2023) sore.
Asril mengatakan, pihaknya sudah lama meminta kepada Wali Kota Padang untuk mencabut Perwako 438 tahun 2018, namun aspirasi itu terkesan tidak dipenuhi.
“Ini sudah merugikan kami, bahkan sangat merugikan, makanya kami minta cabut sajalah (Perwako 438) itu. Ini Wali Kota harus mengambil tindakan tegas, jangan seperti tidak berdaya,” katanya.
Sebelumnya beberapa waktu lalu, KPP menyebut pasar di Kota Padang paling semrawut dan amburadul. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris KPP, Irwan Sofyan.
“Saya bisa pastikan, pasar paling amburadul se-Indonesia itu ada di Kota Padang, bandingkan dengan daerah lain di Indonesia, bahkan hingga ujung timur negeri ini,” katanya.
Irwan mengatakan, kesemrawutan Pasar Raya Padang itu dimulai dari pindahnya terminal dan keberadaan PKL yang berjualan secara sembarangan.
