Pemprov Sumbar katanya, sudah memikirkan bahwa ekonomi perdagangan digital itu perlu menjadi poin penting sehingga dibuatlah aturan-aturan yang dieksekusi lewat misi dan visinya.
Pada kesempatan itu, Feri juga memaparkan sejumlah permasalahan perdagangan yang kerap terjadi dan dialami oleh pelaku usaha. Seperti masih rendahnya penggunaan ekonomi digital, sistem distribusi dan tata niaga barang belum optimal, potensi pasar lokal belum termanfaatkan. “Kemudian rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan, rendahnya diversifikasi, kualitas produk IKM dan sertifikasi produk, hingga masih kurangnya sarana dan prasarana sentra IKM,” sebutnya.
Lalu bagaimana langkah strategis yang perlu dilakukan agar produk kita dibeli orang? Menurut Feri beberapa hal ini perlu dilakukan mulai dari edukasi aplikasi e-commerce yang lebih masif, penguatan kurikulum IT di sekolah, penentuan harga terendah dan tertinggi produk strategis, inovasi produk dan pemasaran, penguatan pasar lokal dan e-catalog lokal, serta pendampingan BUMNag/BUMDes dan BUMD yang bergerak dalam bidang pemasaran produk UKM.
“Kuncinya inovasi. Apapun yang kita jual, perlu inovasi agar produk yang dijual diminati orang lain,” ujarnya.
Pengurus Kadin Sumbar Rahim Mardanis mengatakan, saat ini teknologi angkutan terus berkembang. Jika dulu angkutan barang distribusinya lambat, kapasitas angkut dan jarak tempuhnya terbatas, kini sarana angkutan modern mampu mengangkut banyak barang dengan kapasitas besar, barang yang diangkut juga lebih cepat sampai dan kualitas barang dapat terjaga. “Karena itu, kalau negara ini ingin maju, distribusi barang harus terjaga,” katanya.
Keberadaan angkutan modern itu menurutnya, harus didukung oleh sarana seperti jalan, salah satunya jalan tol. “Dengan jalan tol dapat mempermudah jalur distribusi barang. Distribusi lancar, harga bisa murah dan inflasi bisa rendah,” ujarnya.
Selain angkutan darat, transportasi laut katanya juga memiliki kapasitas muatan lebih besar serta menjangkau jarak yang jauh dan efisiensi terhadap biaya angkutan. “Distribusi adalah penentu inflasi itu dapat dikendalikan,” katanya.
Dalam strategi distribusi barang itu katanya, barang-barang dari produsen harus dikumpulkan di pasar induk. Lewat pasar induk, baru disalurkan ke pasar-pasar satelit. “Pemerintah bisa melakukan intervensi pasar apabila harga tinggi sehingga harga itu bisa turun,” pungkasnya.
Ia menekankan, inflasi tidak jadi masalah asal terkendali. “Yang bagus itu inflasi terkendali, sehingga pedagang tidak rugi, produsen tidak rugi, dan konsumen juga tidak rugi. Ketiganya ini harus dipikirkan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan,” tuturnya. (rdr)
