“Dan akan menunggu hasil pemeriksaan serta kepastian status (hukum) Bupati Meranti, sebagai dasar dalam mengambil langkah dan kebijakan administratif sesuai peraturan yang berlaku,” kata Benni.
Benni menegaskan, jika Bupati Kepulauan Meranti ditahan, sesuai Pasal 65 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang bersangkutan dilarang melaksanakan kewajiban dan kewenangannya sebagai bupati.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Meranti Muhammad Adil pada Kamis (6/4/ 2023) terkait dugaan korupsi.
KPK juga menangkap puluhan orang lain, termasuk para pejabat di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan pihak swasta. (rdr/infopublik)
Halaman 2 dari 2
