“Ini alternatif dari PAN agar ada alternatif siapa yang jadi Wako Padang pada tahun 2024. Bisa jadi dengan memasukkan Ekos Albar, bisa menggambarkan siapa yang maju nanti, selain Hendri Septa (dari PAN) ini tentu memberikan dampak positif (untuk PAN),” katanya.
Ban Serap
Namun bagaimanapun, kata Asrinaldi, posisi Wawako sejatinya bersifat delegatif. Namun, jika Wali Kota ingin Wawako tidak terlibat langsung ia rasa akan berdampak juga.
“Di undang-undang kan tidak terlalu tegas menyebut tugas wakil kepala daerah ini, misalnya urusan pembangunan, sifatnya terlalu umum, apanya,” katanya.
“Kalau dilihat dari konteks di dinas, ada tidak dinas diberi kewajiban bertanggungjawab kepada Wawako untuk melaporkan, pada akhirnya Wako juga yang intervensi,” sambungnya.
Jika dianalogikan seperti kendaraan, Asrinaldi mengatakan bahwa seorang wakil kepala daerah layaknya ban serap. “Kalau jadi ban serap, seperti mobil, okelah, namun untuk pemerintahan dengan waktu 13 bulan ini tidak efektif,” ujarnya.
Pemilihan Wawako Padang pada saat ini, katanya, tidak bisa terlepas dari suasana politik ketimbang permintaan publik meminta dan demi efektivitas pemerintahan.
“Toh selama ini juga sendiri, malah nanti jika ada wakil makin rumit, dimana harus membagi, intervensi, bisa panjang ceritanya nanti. Tidak efektif juga berjalan pemerintahan, jika mereka merasa membesarkan nama masing-masing,” katanya.
Meski siapapun yang nanti terpilih sebagai Wawako Padang dan terkesan transaksional, Asrinaldi menolak berkomentar terlalu jauh.
“Kita tidak perlu menonjolkan suuzon transaksional itu, namun pemilihan wawako itu kan tertutup, kalaupun terbuka, itu bisa disepakati, persoalan di balik ini ada transaksi.”
“Mudah-mudahan tidak, karena bagaimanapun (jika terjadi) transaksi (politik) di bulan Ramadan ini, dampaknya kepada mereka juga, mudah-mudahan tidak terjadi, dan benar-benar sesuai dari hati nurani,” tuturnya. (rdr-008)
