“Langkah maju, itikad baik dan proses yang partisipatif ini dalam pandangan HKTI harus dijaga dan pelihara,” katanya.
Untuk mengefektifkan implementasi HPP baru ini serta agar berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani, HKTI berpandangan bahwa Perum Bulog dalam memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) harus dipenuhi dengan menyerap gabah petani sesuai HPP.
Menurut pandangan HKTI, Pemerintah juga harus memberikan jaminan input produksi, di antaranya, pupuk bersubsidi diterima petani dengan harga dan jumlah sesuai ketentuan dengan memperhatikan waktu pemupukan petani.
“Kemudian, ketersedian benih bermutu sesuai kebutuhan petani. Kontrol terhadap harga obat-obatan pertanian dengan harga wajar yang terjamin ketersediaan dan keasliannya,” kata Fadli.
Selanjutnya, sambung Politisi Partai Gerindra ini, penyederhanaan mekanisme penyediaan solar bersubsidi untuk peralatan pertanian.
“KUR sebagai sumber permodalan diprioritaskan untuk petani. Penyuluh pertanian yang memadai dari segi jumlah dan pengetahuannya untuk pendampingan petani,” katanya.
Fadli meyakini HPP baru yang didukung dengan terjaminnya input produksi serta Perum Bulog yang menyerap gabah petani untuk CBP, akan secara signifikan berdampak pada kenaikan produksi padi dan meningkatnya kesejahteraan petani.
“HKTI juga menekankan bahwa HPP ini bersifat dinamis yang harus dilakukan pengkajian dan penyesuaian secara berkala,” tutupnya. (rdr-008)
