Untuk menyiapkan itu semua, Dispar Sumbar tengah membentuk panitia untuk menyusun Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk pembagian tugas.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diprediksi terlibat di antaranya, Dispar, Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Komunikasi, Informasi dan Statisik (Diskominfotik), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Kemudian tidak ketinggalan juga sejumlah Biro di lingkup Pemprov Sumbar. Seperti, Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), Biro Umum, hingga Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). “(Sejumlah OPD) itu pasti kami libatkan,” katanya.
Selain itu, pihak eksternal yang dilibatkan oleh Dispar, di antaranya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Association of the Indonesian Tours and Travel Agency (ASITA), TNI, Polri dan instansi samping pendukung lainnya.
“Tentu butuh perhatian khusus terhadap Raja, SOP-nya harus jelas, cara, hospitality kita seperti apa, makanya itu kami siapkan,” katanya.
Kegiatan FABN III, kata Budi, diadakan oleh Masyarakat Adat Nusantara (MATRA) dengan menunjuk suatu daerah untuk menjadi tuan rumah. FABN III yang diadakan di Sumbar juga sudah masuk ke dalam Calender of Event 2023.
“Alhamdulillah, FABN ini anggarannya sudah ditanggung Masyrakat Adat Nusantara (MATRA). Hanya yang belum ada itu pendukung. Maka, administrasi kami siapkan, event Organizer (EO) sudah jalan, begitu juga dengan produksi.”
“Pada tanggal 25 Maret 2023 ini ada rapat di Jakarta, untuk pematangan, pengisi acara juga sudah mulai latihan,” tuturnya.
Ratusan raja, sultan, datu, atau penglingsir dari kerajaan-kerajaan di Indonesia atau Nusantara akan datang ke Sumbar pada 26-30 Mei 2023 mendatang.
Para petinggi adat itu akan menghadiri iven nasional FABN III di Sumbar. Sebelumnya, kegiatan FABN I dan II digelar di Bali dan Solo, Jawa Tengah (Jateng).
Ketua Panitia Penyelenggara, KPH H Sutan Muhammad Yusuf Tuanku Mudo Rajo Disambah Adityadiningrat, mengatakan, Festival Adat Budaya Nusantara ini atau dikenal dengan FABN, adalah salah satu iven tahunan produk dari MATRA yang diselenggarakan di berbagai tempat atau daerah di Nusantara.
Kata Sutan Yusuf, MATRA merupakan sebuah organisasi nasional resmi dan memiliki legalitas hukum formal sesuai undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.
Berbasis kepada masyarakat adat dan budaya Nusantara, dan didukung oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara mulai dari Aceh sampai Papua di belahan timur Nusantara. (rdr-008)
