Dalam sidak yang direncanakan akan menyasar seluruh kios penyalur pupuk bersubsidi tersebut, tim juga menemukan penebusan pupuk yang melebihi kuota bulanan, namun tidak melebih kuota tahunan.
“Penyuluh sudah membagi kebutuhan untuk setiap musim tanam, sekali musim tanam itu empat bulan. Semisal Keltan A kebutuhan satu ton tapi yang dikeluarkan dua ton. Kita takut kelompok lainnya nanti tidak dapat,” katanya.
Ia mengemukakan solusi agar pendistribusian pupuk tidak menyalahi aturan perlu dilakukan percepatan pendistribusian Kartu Tani.
Menurut Bank Mandiri, katanya ada 16.000 petani yang memperoleh Kartu Tani, yang disalurkan sebanyak 13.000 sementara sisanya masih di Bank Mandiri.
“Kami telah mengusulkan agar difasilitasi Dinas Pertanian melalui penyuluh. Apa nanti petani itu dikumpulkan atau seperti apa mekanisme yang penting Kartu Tani itu terdistribusikan,” ujarnya.
Ia juga mendorong petani di daerah itu agar tergabung ke kelompok tani. “Petani di Solok Selatan banyak, tapi masih ada yang belum tergabung dalam kelompok tani,” ujarnya.
Alokasi pupuk bersubsidi untuk petani Solok Selatan pada tahun 2023 sebanyak 2.500 ton untuk NPK, dan 9.000 ton untuk urea. Penyaluran pupuk bersubsidi di Solok Selatan dilakukan oleh lima distributor dengan 68 pengecer resmi.
“Alokasi urea dari pusat memang 9.000 ton, namun saat input kebutuhan di e-alokasi yang masuk hanya 5.800 ton. Kendala penyuluh dalam menginput data waktu yang sempit dan jaringan internet yang kurang bagus,” ujarnya. (rdr/ant)
