Target itu sejalan dengan salah satu dari 10 Nawacita Presiden, yakni membangun mulai dari pinggir. Presiden meyakini fundamental kemajuan negara sangat bergantung dari maju atau tidaknya daerah.
“Presiden menegaskan layanan teknologi informasi merupakan sebuah kebutuhan,” tegasnya.
Sementara Kepala Dinas Kominfo Junaidi menyebutkan transformasi digital adalah satu dari empat arus utama pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
Pemerintah kabupaten meyakini upaya itu dapat mewujudkan efisiensi kinerja dan tata kelola pemerintahan serta meningkatkan daya saing daerah, baik skala regional, nasional hingga internasional.
Kemudian mewujudkan pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan, karena daya saing daerah merupakan salah satu sumber utama dalam pertumbuhan ekonomi ekonomi bangsa.
“Ini sekaligus upaya menyelaraskan dengan target pembangunan secara nasional,” terangnya.
Pada tataran pelaksanaan jelas Junaidi pihaknya membagi menjadi tiga aspek antara lain aspek pemantapan seperti perluasan jangkauan dan kualitas layanan, pemanfaatan dan pengelolaan big data.
Kemudian sarana adaptasi bagi perubahan yang datang dari luar, karena Pesisir Selatan sebagai bagian dari Indonesia terbuka bagi dunia luar, sehingga rentan dengan segala perubahan global.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja sektor telekomunikasi dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (BDRB) Pesisir Selatan terus mengalami pertumbuhan sejak dua tahun terakhir.
Pada 2020 tercatat sebesar Rp799 miliar dan tumbuh menjadi Rp851 miliar periode 2021. Kinerja pertumbuhannya kembali mengalami peningkatan sepanjang 2022 yang mencapai Rp913 miliar.
“Kami berupaya nilainya terus tumbuh. Salah satunya lewat iklim investasi yang sehat. Kalau dari APBD akan dibahas lebih lanjut,” terang Junaidi. (rdr/ant)
