Ia menyebutkan pada tahun 2023 ini target ada sebanyak 107 pelaku UMKM yang disubsidi untuk memiliki sertifikasi halal dengan didanai melalui APBD yang anggarannya hampir Rp500 juta di dua OPD, yakni Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
“Untuk mengeluarkan sertifikasi halal ini tentu saja mengeluarkan biaya. Membantu pelaku usaha melalui APBD merupakan komitmen pemko untuk mendukung mereka,” katanya.
Ia mengatakan layanan produk kuliner halal dalam suatu kawasan atau destinasi diyakini menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong peningkatan pariwisata kuliner.
Produk kuliner halal dan kawasan kuliner halal memiliki potensi yang tidak hanya sebagai tempat makan tetapi juga menjadi destinasi wisata untuk menarik minat para wisatawan.
“Berbagai fasilitasi dan kemudahan yang diberikan pemerintah. Diharapkan dengan berbagai upaya yang dilakukan ini, Indonesia bisa menjadi produsen produk halal dunia yang memiliki jutaan produk halal dan menjadi destinasi wisata halal dunia,” katanya. (rdr/ant)
