Pastinya, kata dia, BIM sudah melayani kembali penerbangan internasional sejak Oktober 2022 pasca Pandemi Covid-19.
Tahun 2023, katanya, adalah tahun kunjungan wisata ke Sumbar, dimana Pemprov Sumbar mencetuskan 77 agenda wisata di semua daerah di Sumbar dalam tahun Visit Beautiful West Sumatera (VBWS) 2023.
Transportasi udara langsung antar negara, lanjutnya, tentu menjadi pemicu kunjungan wisatawan mancanegara ke untuk menikmati wisata alam dan budaya di Sumbar, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sementara, pengamat Pariwisata Sumatera Barat (Sumbar) Sari Lenggogeni menyebut, sebelum melakukan pemangkasan bandara internasional harus ada dasar kajian yang menunjukan data orang keluar negeri lebih banyak dari turis yang datang.
Kemudian, jika memang lebih banyak orang Indonesia berwisata ke luar negeri, harus dilihat faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Lanjutnya, harus ada data misalnya neraca statistik pariwisata yang memperlihatkan daerah mana yang banyak orang wisata ke luar negeri.
“Saya sebenarnya tidak setuju pemangkasan bandara Internasional ini, kecuali bandara memang tidak efektif dan efisien dalam mendapatkan income,” ujar Sari Lenggogeni, Selasa (7/2/2023)
Sari Lenggogeni mengaku tidak sepakat jika Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Sumbar termasuk yang akan dipangkas.
Sebab Sumbar berada di wilayah yang secara geografis sangat strategis dengan negara tetangga misalnya Malaysia dan Singapura.
“Justru wisatawan dari luar negeri itu menstimulasi ekonomi Sumbar, orang Malaysia banyak ke Bukitinggi dan turis lainnya banyak ke Mentawai untuk berselancar,” ujar Sari Lenggogeni.
Ia menambahkan, apalagi penerbangan internasional di BIM baru dibuka pada bulan Oktober 2022 lalu.
Lanjutnya, seandainya BIM termasuk yang kena pangkas tentu akan memicu protes terutama pelaku usaha tour and travel.
Sari Lenggogeni mengatakan alasan pemerintah untuk mendukung peningkatan wisata dalam negeri sangat Ia dukung.
Namun perlu kajian lebih mendalam lagi terutama pemangkasan penerbangan internasional di BIM.
“Kita saja membuka penerbangan internasional ini, Pemerintah Provinsi Sumbar dan lainnya sudah berjuang, tentunya Pemrpov akan bersurat agar BIM tidak termasuk dipangkas,” ujarnya.
Sementara itu, Menurut, Menteri BUMN Erick Thohir, pembukaan 15 bandara internasional itu sudah disepakati dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menparekraf Sandiaga Uno pada Senin (30/1/2023).
Erick menyebutkan, kesepakatan itu dilakukan untuk mendukung peningkatan wisata dalam negeri.
Tujuannya agar masyarakat lokal mau berlibur di tempat-tempat wisata dalam negeri sehingga konektivitas penerbangan lokal akan diperbaiki.
Namun penerbangan haji dan umrah menjadi pengecualian alias tetap dibolehkan. (rdr)
