Sementara Anggota Komisi IX Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan DPR RI, Ade Rezki Pratama menambahkan kenaikan prevalensi stunting itu tugas ke depan.
“Ini tugas kita ke depan bagaimana prevalensi stunting itu turun. Perlu kerja keras dan ekstra nantinya,” katanya.
Ia mengakui, Kementerian mempunyai program dalam mengucurkan dana untuk merehab rumah tidak layah huni, membuat sanitasi, makanan protein yang mumpuni bagi daerah yang terindikasi anaknya stunting.
Juga melakukan kampanye membuat program keluarga yang terencana dengan baik.
Sekretaris Daerah Agam Edi Busti mengatakan angka stunting di Agam melebihi target nasional dari 19,1 persen menjadi 24,6 persen.
“Kenaikan itu disebabkan berbagai faktor mulai dari sumber daya manusia petugas yang kurang, intervensi anggaran dan lainnya,” katanya.
Kedepan, tambahnya, ada kebijakan dan target baru dengan mengawasi, mengalokasikan anggaran baik tingkat kabupaten maupun nagari.
Setidaknya Puksemas dan sekolah melakukan pendataan angka stunting di daerah itu dalam mengatasi kekurangan petugas lapangan.
“Dengan keterbatasan itu bisa dikolaborasikan dengan OPD lain baik Puskesmas dan sekolah. Kita bakal membangun sistim dan puskesmas melaporkan data ke sistem,” katanya. (rdr/ant)
