“Tidak semuanya harus dipublikasi, ada hal-hal sensitif yang akan berdampak terhadap tingkat kepercayaan pengusaha untuk berinvestasi di sektor tertentu disebuah kota, ini perlu dipertimbangkan,” katanya.
Menurutnya, dunia usaha dan pariwisata harus terlepas dari kepentingan dan tekanan politik.
“Kita harus bangun kepercayaan, kalau tidak, kita akan ditinggalkan oleh swasta. Pihak-pihak harus paham soal ini, tak semua harus dipublikasi, apalagi masih di level pembahasan dan belum final,” katanya.
Sebelumnya, Komisi III Bidang Keuangan DPRD Sumatera Barat menyatakan akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi kerugian negara akibat kerja sama perjanjian Build Operate Transfer (BOT) antara Pemprov Sumbar dengan PT Graha Mas Citrawisata sebagai pengelola Hotel Novotel di Bukittinggi
“Kita ingin semua ini terbuka dan keuntungan yang didapatkan daerah tentu harus optimal, jangan ada yang menyelewengkan keuntungan negara tersebut dengan memberikan deviden yang kecil,” kata Ketua Komisi III, Ali Tanjung. (rdr/ant)
