Menurut Andre, untuk bersama-sama memajukan industri pertahanan di Tanah Air, BUMN industri pertahanan perlu meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Dia juga meminta jajaran direksi menyampaikan secara terbuka terkait keberpihakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terhadap masa depan BUMN industri pertahanan.
“Saya ingin kita ungkap karena publik perlu tahu dan Bapak-bapak tolong sampaikan kepada kita di ruang rapat ini bagaimana komitmen Kementerian Pertahanan. Apakah hanya dalam kata-kata dengan lidah 4 meter karena jago pidato atau konkret seperti Pak Prabowo,” kata Andre.
Direktur Utama Len Industri sekaligus Direktur Holding Defend ID, Bobby Rasyidin, mengakui, di era kepemimpinan Prabowo Subianto, komitmen membangun ekosistem industri pertahanan yang kuat dan modern serta mempercepat kemandirian industri pertahanan Indonesia itu nyata.
Hal itu, katanya, terlihat dari penunjukan BUMN industri pertahanan sebagai pelaksana 10 program strategis nasional Kementerian Pertahanan. Di antaranya pengadaan radar GCI, radar canggih pertama yang diadakan Kementerian Pertahanan oleh PT Len Industri.
Lalu, pengadaan medium tank, amunisi kaliber kecil, menengah, dan kaliber besar oleh PT Pindad. Kemudian pengadaan pesawat N 219 oleh PT DI yang TKDN-nya mencapai 44 persen, yang TNI akan menjadi pengguna pertama. Hingga pengadaan dua unit kapal Fregat Merah Putih dan modernisasi 41 kapal perang oleh PT PAL.
“Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, hubungan kami dengan Kementerian Pertahanan itu sangat lekat sekali. Mulai sisi perencanaan, penentuan teknologi, sampai eksekusi dari pelaksanaan dari pekerjaan-pekerjaan yang diberikan atau penunjukan kami sebagai pelaksana proyek. Jadi kalau dilihat dari sisi komunikasi, koordinasi, kemudian kerja sama, kita dengan Kementerian Pertahanan pada saat ini pada titik yang terbaik,” ujar Bobby. (rdr)
