“Saya kira perbankan pasti sudah punya konsep dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat, namun tidak ada salahnya jika 6 % dari total dana kredit tersebut dialokasikan khusus untuk nagari tertinggal,” ujarnya.
Disamping itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar, Yusri menyampaikan terkait akses terhadap perbankan, saat ini sudah banyak tersedia layanan mobile di berbagai desa dan nagari di Sumatera Barat.
Namun untuk akses pembiayaan memang harus dilakukan di kantor induk, karena harus melalui berbagai tahapan-tahapan administrasi.
Hal ini perlu tersosialisasi secara jelas, termasuk dengan program pembiayaan apa saja yang tersedia, agar masyarakat dapat merencanakan sebelum berkunjung.
“Saat ini kita terus berupaya untuk memberikan pelayanan prima, salah satu contohnya melalui layanan perbankan mobile, untuk pembiayaan bisa kita akses melalui kantor induk terdekat,” tutupnya. (rdr)
