Kendati demikian, Sigit menegaskan, petugas pun akan melakukan hard approach kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua. Contohnya, penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Tentunya kita berusaha supaya ke depan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata,” jelas Sigit.
Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan seluruh pihak terkait Papua akan dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang diambil ke depannya.
Dengan begitu, seluruh kebijakan itu bisa mensukseskan seluruh program atau kebijakan pemerintah di Tanah Papua. “Sehingga kita dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembanginan di Papua. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah, meningkatkan kesejahteraan,” kata Yudo.
Yudo pun memastikan bahwa TNI-Polri siap secara maksimal dan profesional mengawal seluruh kebijakan pemerintah dalam membangun Papua.
“Tentunya itu perlu dukungan dari TNI-Polri untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pekerjanya dan juga infrastruktur yang lain. Dan juga dengan adanya daerah otonomi baru (DOB), kita akan bantu Pemda dan TNI dalam fungsi tugas pokok bantu Polri percepatan pembangunan di daerah,” tutup Yudo. (rdr)
