Sekretaris Daerah Limapuluh Kota, Widya Putra sebelumnya menyampaikan awalnya ada lima nagari yang menolak untuk dilewati oleh jalan tol yaitu Koto tangah Simalanggang, Koto Baru Simalanggang, Taeh Baruh, Lubuak Batingkok dan Gurun.
Namun dalam perkembangannya dari lima nagari yang menolak itu, tiga nagari sudah bersedia menerima, tinggal dua nagari yang masih menolak. Dua nagari itu masing-masing Lubuk Batingkok dan Gurun.
Namun dengan dukungan provinsi dan semua pihak, ia menyebut Pemkab Limapuluh Kota akan mengundang kembali masyarakat yang menolak untuk membicarakan persoalan yang terjadi di lapangan. “Kita mendukung penuh pembangunan ini, karena itu kita akan undang kembali masyarakat yang awalnya menolak,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Bina Marga Ciptakarya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Era Sukma Munaf mengatakan jalan tol ini sudah diinisiasi sejak 2019. Khusus seksi Payakumbuh- Pangkalan dibagi atas tiga paket. Paket 2 dan 3 sudah tidak ada masalah, namun untuk paket 1 yang melewati beberapa nagari terjadi penolakan.
“Tiga paket ini tidak bisa dipisah-pisah, harus dilakukan sejalan. Kalau dipisah, nanti belum tentu ada investor yang bersedia mendanai,” katanya.
Saat ini pembangunan Tol Padang-Pekanbaru di Sumatera Barat baru terbatas pada seksi I Padang-Sicincin. Pada tahap tersebut pembebasan lahan sudah lebih dari 90 persen dan Hutama Karya masih tetap bekerja untuk mempercepat pembangunan.
Pembangunan dilanjutkan seksi Payakumbuh-Pangkalan untuk mempercepat konektivitas dengan seksi tol Bangkinang- Pekanbaru yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. (rdr/ant)
