JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat sebesar 69.35 persen di penghujung tahun 2022. Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Indonesia Political Survey (Indopol Survey).
“Persepsi publik terhadap kinerja polisi di penghujung tahun 2022 dengan hasil tingkat kepercayaan publik sebesar 69.35 persen. Angka ini meningkat dari bulan-bulan sebelumnya.
Survei Indopol pada bulan November 2022 lalu tingkat kepercayaan terhadap kinerja Polri sebesar 60.98 persen,” kata Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto kepada wartawan, Rabu (4/1/2023).
Ratno menjelaskan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri disebabkan beberapa faktor. Diantaranya, naiknya kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi yang naik dari 63,99 persen di Bulan November 2022 menjadi 70,72 persen pada bulan Desember 2022.
Angka ini mendekati posisi tertinggi 72,93 persen pada bulan Januari 2022. Menurutnya, dengan demikian Jokowi telah membuka dan menutup Tahun 2022 dengan sangat baik. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi ini juga terjadi pada bidang-bidang kehidupan.
Misalnya, dalam penegakan hukum (64.68 persen), penyelenggaraan demokrasi (70,93 persen), dan pemberantasan korupsi (55,65 persen).
Basis terbesar kepercayaan terhadap pemerintahan Jokowi berasal dari Jawa Tengah-DIY (90 persen), Jawa Timur (77 persen), Sulawesi (74 persen), dan Bali-NTB-NTT (71 persen).
“Dampak dari kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi berimbas terhadap kepercayaan publik terhadap kinerja Polri. Hal ini tidak bisa dihindari mengingat Polri merupakan bagian dari aparatur pemerintah,” ujarnya.
Kemudian faktor kedua, adanya intervensi kebijakan Polri, salah satunya melalui program Quick Wins dimana dalam kurun waktu dua bulan terakhir ini, program itu terbukti efektif meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian.
Lima kegiatan diantaranya yang menurut publik sangat bermanfaat bagi masyarakat secara umum adalah meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan publik Polri, berkurangnya praktik pungli dalam pelayanan Polri.
Kemudian, meningkatnya respon cepat aduan melalui akun resmi Polri sebelum kasus menjadi viral, meningkatkan kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas dan diberlakukannya tilang elektronik, ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), untuk menggantikan tilang manual.
