PADANG, RADARSUMBAR.COM – Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Feri Amsari menilai surat permintaan sumbangan untuk penerbitan buku yang ditanda tangani Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi salah satu upaya pemerasan ke pelaku usaha. Feri meminta Mahyeldi berhati-hati dalam bertindak.
“Surat yang secara resmi ditandatangani dan menggunakan kop gubernur untuk digunakan pihak-pihak tertentu untuk meminta sumbangan pada seluruh pelaku usaha, adalah upaya tidak sehat dalam prinsip administrasi. Apalagi ini diketahui sumber-sumber pemasukan yang tidak jelas,” kata Feri kepada wartawan, Sabtu (21/8/2021).
Feri pun menilai surat meminta sumbangan itu adalah bentuk pemerasan. “Pada titik tertentu, saya melihat ini adalah upaya untuk memeras pelaku usaha, yang berkaitan dengan program-program gubernur,” kata dia.
Feri mengingatkan Mahyeldi harus hati-hati dalam melakukan tindakan. Dia meminta Mahyeldi atau pejabat negara lainnya memperhatikan prinsip UU Administrasi Pemerintahan.
“Satu harus berdasar kewenangan, kedua tidak boleh mencampur adukkan kewenangan, dan ketiga tidak boleh sewenang-wenang. Ini harus diingat, tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan untuk memberikan donasi atau sumbangan tertentu. Apalagi hal ini menggunakan kop surat dari pemerintahan. Bukan tidak mungkin mereka terintimidas, karena hal ini tidak ada patokan hukumnya,” jelasnya.
“Mestinya gubernur Sumatra Barat harus benar-benar berhati-hati, tidak menggunakan cara-cara yang menurut saya melegalisasi premanisme yang jauh dari prinsip penyelenggara negara yang bersih dari KKN,” lanjutnya.
Kasus ini mencuat setelah polisi mengamankan lima orang, yang belakangan dilepaskan, terkait surat permintaan sumbangan dengan tanda tangan Mahyeldi.
