PADANG, RADARSUMBAR.COM – Setelah heboh dengan pembelian mobil dinas (mobnas) yang dilakukan oleh Gubernur Sumbar dan Wakilnya yang akhirnya dikembalikan, kini kembali hadir polemik baru di tengah masyarakat. Yakni, adanya anggaran Rp10 Miliar untuk renovasi rumah dinas Ketua DPRD Sumbar dan gedung DPRD Sumbar.
Menanggapi kehebohan tersebut, Ketua Bapemperda sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar Hidayat pun angkat bicara. Dia menjelaskan sejumlah poin terkait polemik tersebut. Dia menyebut, renovasi berat tersebut dilakukan di bagian belakang rumah dinas yang ditempati oleh Ketua DPRD.
“Artinya, yang direhab itu bukan rumah dinas yang ditempati Ketua DPRD, melainkan bangunan yang ada di belakang dan masih satu kesatuan kawasan rumah dinas tersebut,” katanya dalam siaran pers yang diterima radarsumbar.com, Jumat (20/8/2021).
Kemudian, kondisi bangunan yang berada di belakang rumah dinas Ketua DPRD tersebut informasinya sejak tahun 2005 belum pernah direnovasi dan konstruksinya sudah tidak aman karena guncangan gempa 2009 lalu dan kondisi atapnya juga sudah banyak yang bocor.
“Renovasi bagian belakang tersebut direncanakan juga untuk dimanfaatkan sebagai tempat isolasi bagi siapapun masyarakat yang terkena Covid-19 dan harus menjalani isolasi,” jelasnya kemudian.
Lalu, direncanakan juga untuk ruang pertemuan dan menerima tamu (kadang sampai malam) yang sering datang dari berbagai lapisan masyarakat dan daerah di Sumatera Barat. Ada yang berasal dari unsur Ormas, tokoh masyarakat, perguruan tinggi. Serta, dimanfaatkan untuk petugas keamanan yang bekerja di rumah dinas.
Untuk kondisi rumah dinas yang ditempati Ketua DPRD saat ini, sejak ditempati pada November 2019 lalu belum pernah dilakukan perbaikan, termasuk belum pernah pergantian mobiler. Sementara, kondisi rumah dinas saat ini banyak yang bocor (dapur bocor, kamar ada yang bocor, pintu rumah dinas tidak bisa dikunci).
“Artinya, yang direhab itu bukanlah rumah dinas yang ditempati Ketua DPRD,” tambahnya.
Disebut Hidayat, anggaran tersebut juga sesuai kontrak Rp5,690 Miliar (dari pagu anggaran Rp6,8 Miliar) dan informasinya pelaksanaan pekerjaan sudah dimulai sejak beberapa minggu lalu.
