Andani berharap pemerintah daerah harus lebih proaktif menyikapi hal ini karena tidak ada gunanya kepala daerah menangis melihat kondisi rumah sakit, tapi tidak melakukan pengendalian di hulu dengan memperketat protokol kesehatan.
“Mulailah menangani pandemi dari hulu sehingga beban rumah sakit berkurang,” katanya berpesan.
Rendahnya kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di Sumbar terkonfirmasi lewat survei Badan Pusat Statistik Sumatera Barat soal perilaku masyarakat saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menemukan warga berpendidikan rendah cenderung abai dengan protokol kesehatan.
“Dari 3.789 responden yang disurvei pada 13-20 Juli 2021 terungkap masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi lebih patuh dalam menerapkan protokol kesehatan,” kata Kepala BPS Sumbar Herum Fajarwati.
Menurut dia, berdasarkan temuan masyarakat dengan pendidikan SMA ke bawah hanya 69,6 persen yang mau memakai masker satu lapis, 24,9 persen pakai masker dua lapis, cuci tangan 49 persen, menjaga jarak 44,3 persen dan menghindari kerumunan 54 persen.
Sedangkan warga dengan pendidikan perguruan tinggi 83,8 persen memakai masker satu lapis, 30,1 persen pakai masker dua lapis, mencuci tangan 63,2 persen, menjaga jarak 54,3 persen dan menghindari kerumunan 69,4 persen.
Selain itu pada survei tersebut terungkap responden yang berpendidikan tinggi menilai masyarakat di lingkungannya kerap tidak patuh dalam menerapkan protokol kesehatan.
Akan tetapi satu hal positif saat melihat orang di sekitar tidak melaksanakan protokol kesehatan sebanyak 66,2 persen atau hampir separuh menyatakan ketidaksukaan dan hanya 1,8 persen yang tidak peduli.
Kemudian saat menemukan pelanggar protokol kesehatan sebanyak 63,1 persen orang langsung menegur dan 26,3 persen membiarkan. (*)
