Namanya hak, bisa saja ditolak. Anggaran yang ditolak bisa kembali dianggarkan melalui mekanisme normal yaitu anggaran perubahan atau di zaman Covid ini ada refokusing anggaran.
“Saya dulu di tahun 2010 sempat menolak anggaran kendaraan dinas dan akhirnya memakai mobil pribadi termasuk istri gubernur. Saya pun menolak pembangunan rumah dinas Gubernur yang sudah tidak layak. Dalam perjalanan naik pesawat, saya pun menolak naik bisnis klas. Tentu banyak juga hak Gubernur yang ditolak,” ujarnya.
Jadi, ia meminta janganlah gubernur sebelumnya disalahkan dalam menganggarkan. “Coba kita balik berpikirnya. Apa yang terjadi kalau Pemda dan DPRD tidak menganggarkan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah baru. Tentu muncul lagi polemik dan masalah baru,” katanya.
Irwan berharap sedikit penjelasan tersebut tidak memperkeruh suasana yang sudah keruh saat ini. “Maaf bila ada yang tidak berkenan. Saya hanyalah rakyat biasa yang juga perlu dihormati sebagaimana rakyat lainnya,” tutupnya.
Sebelumnya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat membeli mobil dinas baru di tengah pandemi Covid-19. Dua mobil baru itu adalah Mitsubishi Pajero untuk Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Hyundai Palisade untuk Wagub Audy Joinaldy. (ant)
