PADANG, RADARSUMBAR.COM – Ketua partai politik (parpol) di Kota Padang menyebut Partai Amanat Nasional (PAN) berpotensi dikucilkan atau ditinggalkan berkoalisi dalam Pemilu Serentak 2024, khususnya Pilwako Padang.
Pasalnya, hingga saat ini, kursi wakil wali Kota Padang tak juga kunjung terisi hingga akhir tahun 2022. Hal ini menjadi perhatian serius para petinggi parpol di Kota Padang. “Makanya saya menginisiasi pertemuan para ketua parpol ini untuk menyikapi permasalahan tersebut,” kata Ketua DPC PPP Padang, Maidestal Hari Mahesa.
Mahesa mengatakan, jika wali kota Padang Hendri Septa tak kunjung mendapatkan wakil wali kota mendampingi dirinya memimpin Kota Padang, maka partai tempat ia bernaung yakni PAN, bisa saja tidak dapat pasangan koalisi atau dikucilkan.
Pria yang karib disapa Esa ini pun sesumbar menyebut bahwa para petinggi parpol di Kota Padang bakal mewacanakan melakukan hak interpelasi melalui kader yang duduk di DPRD.
“Jika hak interpelasi tidak berhasil, maka parpol yang ada di Padang akan mengerahkan massa untuk mendorong wali Kota Padang segera mengisi kekosongan jabatan wakil wali Kota Padang. Ini langkah terakhir jika belum ada kebijakan untuk mengisi kekosongan wawako tersebut,” katanya.
Bahkan, Esa menyindir Hendri Septa, jika takut pada kompetisi, agar tidak masuk ke gelanggang politik. “Jangan karena kepentingan pribadi dan kelompok atau partai, Hendri Septa malah mengorbankan masyarakat dan Kota Padang dengan melemahkan struktur pemerintahan dengan tidak memproses wawa (wakil wali kota) pengganti antar waktu,” ucapnya.
Dianggap tak Harmonis Lagi
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Padang dari Partai Golkar, Jumadi mengatakan bahwa kekosongan posisi wawako Kota Padang sudah sering dibicarakan di DPRD Kota Padang.
“Hal ini telah sering kami bicarakan. Kami melihat, kedua partai pengusung (PAN dan PKS) pada saat ini tidak harmonis lagi. Oleh karena itu kami menuntut kedua partai ini untuk segera memutuskan bakal calon wawako di sisa jabatan 2019-2024,” katanya.
Terpisah, Ketua DPD Partai NasDem Kota Padang Osman Ayoeb pada pertemuan itu menuding Wali Kota Padang Hendri Septa telah mengangkangi sejumlah surat untuk mengisi kekosongan Wawako Padang. “Seharusnya Wali Kota Padang (Hendri Septa) berfikir, apalagi pada saat ini beliau merupakan Ketua PAN Kota Padang,” katanya.
Fasilitasi Pertemuan dengan PAN
Terpisah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta difasilitasi pertemuan pihaknya dengan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), Ekos Albar. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang Muharlion.
Muharlion mengatakan, pihaknya sangat serius dengan kursi wakil wali kota (Wawako) Padang yang masih kosong sejak pelantikan Hendri Septa jadi wali kota pada 2020 lalu menggantikan Mahyeldi setelah menang dalam kontestasi pemilihan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar).
Permintaan fasilitasi yang disampaikan Muharlion itu bukan tanpa alasan. Ekos Albar merupakan salah satu calon Wawako Padang dari PAN. Proses pencalonan antara PKS dan PAN, katanya, dibangun dengan semangat ukhuwah atau persatuan.
“Kami ingin juga saat mengisi kekosongan kursi Wawako juga dimulai dengan semangat ukhuwah, karena sejak jabatan Wawako kosong, (kami) belum ada (lagi) silaturrahim. Maka kami dari PKS minta (Wawako) ini terjadi,” ucapnya.
Muharlion mengklaim bahwa pihaknya telah menyurati DPD PAN Kota Padang untuk bersilaturahmi, namun belum ada tanggapan. “Jadi Pak Ekos kami minta bantuannya memfasilitasi pertemuan ini,” katanya.
Wabendum DPP PAN, Ekos Albar mengaku sudah tidak terlalu berharap dengan siapa yang akan menjadi Wawako Padang, termasuk dirinya.
Sebagai kader yang baik, dirinya mengaku siap secara lahir dan batin ketika ditugaskan partai untuk mengemban amanah sebagai Wawako Padang. “Namun setelah berbulan-bulan tak ada kemajuan apa-apa, saya tak terlalu kaget dengan itu,” ucapnya.
Ekos mengatakan, PAN sebagai salah satu pengusung pasangan Mahyeldi-Hendri Septa saat Pilwako 2018 lalu sudah mengajukan nama Wawako Padang ke DPRD Kota Padang. Namun, dia menuding PKS tak memberi tanggapan dengan mengirimkan nama juga sehingga mengakibatkan proses proses tak bisa berjalan.
