Dengan target 14 persen pada tahun 2024 mendatang, kata dia, dibutuhkan penguatan kerja sama berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk memastikan akses lengkap intervensi gizi spesifik dan sensitif oleh keluarga berisiko stunting.
Salah satunya yakni diperlukan laporan rutin dari seluruh capaian indikator kunci kegiatan lintas kementerian/lembaga per semester maupun tahunan, seperti yang diamanahkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting secara nasional.
Pihaknya berharap semua itikad baik dalam rapat itu jadi momentum agar dapat menyelesaikan semua indikator kinerja dan definisi operasional, sehingga bisa menjadi referensi terhadap capaian berikutnya.
Ia juga mengaku jika perjalanan BKKBN dalam menurunkan angka stunting selama kurang lebih dari tahun ini, sudah ada pengalaman dan catatan penting yang bisa dijadikan refleksi untuk tim BKKBN dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
“Kami mohon masukan dari Bapak/Ibu semua dalam pertemuan ini, termasuk kendala yang ditemui di lapangan akan menjadi dasar pembuatan strategi baru, supaya menjadi langkah baru untuk melanjutkan langkah yang sudah ada dan strategi baru agar ada peningkatan di tahun 2023,” demikian Hasto Wardoyo. (rdr/ant)
