Selain itu, lanjutnya, korupsi juga menciptakan kesenjangan yakni adanya sekelompok orang super kaya menguasai politik dan ekonomi, hingga menetapkan kebijakan dari sisi sosial padahal mayoritas masyarakat di sekitarnya banyak yang menghadapi kemiskinan.
Sri Mulyani bercerita setelah ia mengunjungi lebih dari 100 negara di dunia dalam kapasitasnya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun mendapat perspektif mengenai tata kelola, korupsi dan institusional arrengement yang memang sangat menentukan kemajuan suatu negara.
Menurutnya, jika suatu negara gagal membangun sebuah institusi dengan basis tata kelola yang baik dan memiliki check and balance maka sangat berpotensi terjadi penyelewengan dan korupsi.
Oleh sebab itu Sri Mulyani menegaskan gerakan anti korupsi harus terus digaungkan, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional, agar kesejahteraan masyarakat yang adil dapat terwujud. “Kita sebenarnya dalam perang menjaga momentum perbaikan ekonomi untuk terlepas dari middle income trap,” tegas Sri Mulyani. (rdr/ant)
