Berdasarkan informasi, saat ini Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dan unsur intelijen negara sedang melakukan pendalaman secara cepat untuk mengungkap peristiwa tersebut dan melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
Jaleswari mengatakan pelaku bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar itu diduga kuat terkait jaringan terorisme lama yang menolak demokrasi dan hukum modern, seperti UU KUHP.
Menurut dia, UU KUHP sudah melalui mekanisme di DPR secara demokratis dan disetujui rakyat. Ketidaksetujuan terhadap pengesahan undang-undang itu seharusnya dilakukan melalui mekanisme demokratis yang telah disediakan.
Dia mengatakan Polri segera mengusut tuntas jejaring pelaku dan Pemerintah akan menanggung biaya korban dan segera memperbaiki kantor polisi yang rusak akibat ledakan bom tersebut. “Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tetap beraktivitas normal,” ujar Jaleswari. (rdr/ant)
