Selain itu pihaknya telah menghimpun data indeks kerawanan pemilu dari pemilu 2019 dan pemilu 2020 mulai dari kota dan kabupaten. Melalui data ini pihaknya dapat membaca potensi kerawanan yang dapat terjadi di Pemilu 2024. “Data ini yang akan kita sajikan kepada peserta pemilu, partai politik, stake holder hingga masyarakat luas sehingga potensi ini dapat dihindari dan tidak terjadi lagi di pemilu 2024,” kata dia.
Ia mengatakan sejumlah potensi kerawanan di Sumatera Barat seperti terjadinya politik uang kepada pemilih yang dilakukan peserta pemilu atau tim, pelanggaran netralitas ASN, data pemilih yang tak sesuai dan lainnya.
Bawaslu Sumbar sendiri menggelar Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Partisipatif Bersama Komunitas Se-Sumatera Barat yang diikuti 40 perwakilan komunitas di Kota Padang mulai dari komunitas mobil, komunitas pemusik, komunitas ojek daring dan lainnya.
“Masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu agar pemilu ini berjalan sesuai aturan yang ada dan minim terjadi pelanggaran,” kata dia. (rdr/ant)
