Menurutnya lagi, sebagai anggota DPR, Bupati dan Gubernur harus menurunkan tensi. Berbeda pandangan boleh berbeda pendapat boleh tapi, jangan menyebabkan orang akhirnya takut berinvestasi di Sumbar.
“Kepada pekerja, jangan sampai di PHK. Semua bisa dibicarakan, saya dan Gubernur juga ada beda pendapat, namun tetap ada etikanya,” sebut Ketua Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Sementara, Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri Kementerian Investasi/BKPM, Dr. Edy Junaedi mengatakan, untuk menjaga iklim investasi diperlukan pemahaman persoalan. Jika persoalan tenaga kerja, ada aturan yang mengatur.
Begitu juga dengan investasi ada undang-undang tersendiri mengatur, yakni UU 25/2007. Sudah mengatur hak dan kewajiban, pelaku usaha atau investor.
“Untuk kasus di Sumbar itu saya belum dapat informasi secara lengkap, saya masih kumpulkan informasinya,”katanya.
Meski begitu, menurutnya semua yang mengatu investasi sudah ada regulasi tersendiri. Semua pihak tinggal mengikuti aturan tersebut. “Semua mengacu pada Undang-undang, kewajiban dan hak investor dimanapun di Indonesia,” jelasnya. (rdr)
